Mahasiswa Universitas Mataram Menyerukan Profesor Besar untuk Bergabung dalam Pembuatan Petisi Kritis Terhadap Jokowi: Perlu untuk Ikut Mengawal!

by -129 Views

Sabtu, 3 Februari 2024 – 14:34 WIB

Mataram – Kritik dari kalangan akademisi kampus melalui petisi untuk pemerintahan Jokowi bermunculan. Civitas akademika yang menyuarakan kritik antara lain Guru Besar Universitas Indonesia (UI), hingga Universitas Gadjah Mada (UGM).

Kritik dari guru besar universitas itu menyuarakan keprihatinan terhadap kondisi demokrasi di Indonesia yang dinilai diciderai oleh manuver politik Presiden Jokowi. Isu netralitas jelang pencoblosan terus mencuat. Selain UGM dan UI, civitas akademika kampus lainnya yang sudah menyuarakan kritik antara lain Universitas Islam Indonesia (UII) dan Universitas Hasanudin (Unhas).

Berbeda dengan kampus-kampus tersebut, para guru besar di Universitas Mataram (Unram) belum kunjung menyatakan sikap. Bahkan salah seorang guru besar menuduh aksi-aksi petisi untuk Jokowi sarat kepentingan politik.

Tuduhan itu memicu mahasiswa angkat bicara. Ketua BEM FMIPA Unram 2023, Reza Syaripudin menyayangkan tidak ada respons guru besar di Unram menyikapi kondisi bangsaakhir-akhir ini.

“Sangat disayangkan, di saat para guru besar dari berbagai kampus sudah bicara. Justru guru besar di Unram entahlah sibuk urus apa,” kata Reza Syaripudin saat dihubungi Sabtu, 3 Februari 2024.

Reza mengatakan mestinya guru besar di Unram lebih mementingkan bisa mengawal pelaksanaan pemilu sesuai koridor hukum dengan tak menciderai demokrasi.

“Kondisi saat ini membutuhkan para guru-guru besar yang seharusnya ikut mengawal dan menjaga demokrasi di Indonesia,” lanjut Reza.

Pun, dia juga menyoroti beberapa guru besar diduga hanya fokus terlibat secara politis untuk mengupayakan pencopotan direktur utama sebuah bank daerah.

“Coba lihat saat guru besar lain berbicara tentang demokrasi, guru besar kita hanya fokus mau copot dirut bank. Ini kan lucu sekali,” ujarnya.

Dia mengkritisi wacana pencopotan dirut bank daerah diduga sarat kepentingan praktis sejumlah pihak. Dugaan itu karena menyangkut masa transisi kepala daerah di NTB.

Reza menyayangkan keterlibatan beberapa guru besar di Unram hanya terlalu fokus mengurus hal sepele dibanding masalah yang lebih krusial.

“Malah sibuk cari-cari wartawan mau diliput untuk ngomong copot dirut bank. Kan aneh ini,” ujarnya.

Dia meminta agar para guru besar di Unram melepaskan kepentingan pragmatis. Ia menyarankan agar guru besar di Unram bisa fokus untuk ikut berjuang bersama guru besar kampus lainnya menyelamatkan demokrasi di Indonesia.