Development Acceleration Strategy: Government Priority Programs

by -201 Views

Melampaui Delapan Program Dampak Cepat, administrasi yang akan datang perlu fokus pada 17 target kinerja kunci dengan program prioritas untuk mencapai visi Indonesia Emas pada tahun 2045. 17 target ini penting karena mereka mewakili batu pijakan fondasional atau prasyarat mutlak untuk menjadi negara yang maju dan makmur. Mereka juga menunjukkan bahwa kita adalah negara yang belajar dari sejarah. Kita menyadari tantangan yang kita hadapi sekarang dan di masa depan (dekat dan jauh). Kita adalah negara yang memilih untuk menghadapi tantangan kita langsung, mempersenjatai diri dengan kemampuan untuk memenuhinya.

Target Prioritas 1: Mencapai Swasembada Pangan, Energi, dan Air Pangan, energi, dan air adalah kebutuhan fundamental bagi kemerdekaan dan kedaulatan suatu negara. Oleh karena itu, pencapaian swasembada pangan, energi, dan air harus diperjuangkan dengan cepat dan teliti. Untuk pangan, inisiatif meliputi pengembangan program-pertanian, terutama untuk padi, jagung, singkong, kedelai, dan tebu. Minimal 4 juta hektar tambahan area panen tanaman ditargetkan pada tahun 2029. Dengan peningkatan area panen ini, bila semua dijadikan lahan persawahan, akan ada penambahan 20 juta ton padi (dengan produktivitas 5 ton per ha) atau setara dengan 10 juta ton beras (dengan hasil 50%). Di bidang energi, Indonesia berada pada posisi yang baik untuk menjadi pemimpin global dalam energi hijau melalui budidaya biodiesel dan bioavtur dari kelapa sawit, bioetanol dari tebu dan singkong, serta pemanfaatan sumber daya terbarukan seperti listrik mikrohidro, angin, laut, surya, dan panas bumi. Pada tahun 2029, dengan sumber daya alam yang tersedia, program biodiesel B50 dan campuran etanol E10 akan diimplementasikan. Sementara itu, pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH) harus dipromosikan sebagai solusi untuk menyediakan listrik di daerah terpencil. Ketersediaan air akan dipastikan melalui manajemen air yang tepat, membuatnya tersedia selama musim kemarau dan mencegah bencana selama musim hujan.

Target Prioritas 2: Mengoptimalkan Sistem Pendapatan Nasional Pemerintah berkomitmen untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip UUD 1945, khususnya Pasal 23A, yang menyatakan bahwa semua pajak dan pungutan wajib untuk kebutuhan negara harus ditetapkan dengan undang-undang. Komitmen ini menyoroti perlunya peningkatan yang signifikan dalam kemampuan badan pendapatan nasional, bersamaan dengan reformasi menyeluruh dalam kebijakan dan sistem pajak, yang bertujuan untuk memperluas basis pendapatan nasional. Oleh karena itu, negara akan mengambil langkah-langkah terobosan konkret untuk meningkatkan pengumpulan pendapatan dalam negeri. Pendirian Badan Pendapatan Nasional diharapkan dapat meningkatkan rasio pendapatan nasional terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi 23%. Upaya reformasi kebijakan pajak akan difokuskan pada penyempurnaan sistem pendapatan pajak dan non-pajak, memperluas basis pajak dan sumber pendapatan lainnya. Insentif pajak harus diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi, termasuk UMKM dan peningkatan daya beli masyarakat.

Target Prioritas 3: Memerangi Kemiskinan Kemiskinan bukan hanya kurangnya kekayaan tetapi juga mencerminkan akses terbatas terhadap manfaat pembangunan. Kemiskinan juga adalah akar dari berbagai perilaku kriminal dan masalah sosial yang luas, yang mengarah pada generasi yang tidak mencapai potensi mereka. Oleh karena itu, membasmi kemiskinan harus menjadi landasan kebijakan pemerintah. Mencapai tujuan menghilangkan kemiskinan ekstrem dalam dua tahun pertama pemerintahan dan mengurangi kemiskinan relatif menjadi 5% pada akhir tahun 2029 adalah tujuan-tujuan kritis.

Target Prioritas 4: Memerangi Penyalahgunaan Narkoba Penyalahgunaan narkoba merupakan bencana masyarakat yang secara serius merusak produktivitas individu dan kesejahteraan bersama. Strategi yang efektif dan komprehensif untuk mencegah dan memerangi distribusi dan penggunaan narkoba harus dimulai dengan meningkatkan kesadaran dalam keluarga. Sekaligus, pemerintah diberi mandat untuk menyegel setiap kesempatan penyelundupan narkoba.

Target Prioritas 5: Memastikan Akses Kesehatan Universal: Penguatan Program Asuransi Kesehatan (BPJS Kesehatan) dan Ketersediaan Obat Akses terhadap pelayanan kesehatan yang komprehensif dan berkualitas tinggi sangat penting untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. Program Asuransi Kesehatan (BPJS Kesehatan) yang sedang berjalan membutuhkan peningkatan dan penguatan melalui ketersediaan obat yang luas. Meningkatkan BPJS Kesehatan dan memastikan ketersediaan obat adalah prioritas utama pemerintah.

Target Prioritas 6: Meningkatkan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Digitalisasi Kemajuan suatu bangsa bergantung pada kualitas pendidikan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kami akan terus meningkatkan kualitas pendidikan dengan meningkatkan standar guru, meningkatkan fasilitas pendidikan, dan memperluas akses pendidikan. Ini termasuk mendirikan dana abadi untuk pendidikan, pesantren (untuk mengembangkan santri berkualitas tinggi), usaha budaya, dan LSM. Inovasi akan secara alamiah mengikuti kemajuan dalam bidang ini. Oleh karena itu, kami bertujuan untuk mengalokasikan 1,5-2,0% dari PDB untuk riset dan inovasi dalam lima tahun ke depan. Kebijakan pemerintah yang memperkuat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan digitalisasi sangat penting untuk mendorong otonomi nasional.

Target Prioritas 7: Melestarikan Seni Budaya, Meningkatkan Ekonomi Kreatif, dan Meningkatkan Prestasi Olahraga Kebudayaan adalah bagian integral dari identitas nasional kita, dan penyelamatannya menjaga warisan berharga kita. Pendirian dana endowment budaya memastikan pelestarian budaya kita terus berlanjut. Program-program yang bertujuan untuk pelestarian budaya, meningkatkan ekonomi kreatif, dan meningkatkan prestasi olahraga akan meningkatkan profil Indonesia di pasar global. Mendorong ekonomi kreatif melalui seni, musik, film, dan industri kreatif lainnya juga akan menciptakan peluang kerja baru dan pertumbuhan ekonomi yang substansial.

Target Prioritas 8: Memperkuat Kesetaraan Gender dan Melindungi Hak Perempuan, Anak-anak, dan Orang dengan Disabilitas Menciptakan masyarakat yang adil dan inklusif memerlukan peran penting negara dalam meningkatkan kesetaraan gender dan melindungi hak perempuan, anak-anak, dan orang dengan disabilitas. Pemerintah harus menghapus diskriminasi gender dengan memadvokasi kebijakan dan inisiatif yang melindungi hak perempuan dan orang dengan disabilitas, termasuk dalam pendidikan, ketenagakerjaan, dan partisipasi politik. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan upaya untuk memastikan anak-anak menerima perlindungan yang diperlukan untuk perkembangan mereka, termasuk akses ke gizi yang tepat.

Target Prioritas 9: Memperkuat Pertahanan dan Keamanan Nasional dan Menjaga Hubungan Internasional yang Kondusif Kemakmuran dan kehidupan yang damai dapat dicapai dalam sebuah negara yang stabil dan aman. Sebuah negara yang kuat dapat mewujudkan aspirasinya dan mendapatkan penghargaan dalam hubungan internasional yang bermartabat.

Target Prioritas 10: Memastikan Konservasi Lingkungan Dalam upaya kita untuk pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan dan pelestarian lingkungan paramount untuk memastikan generasi mendatang dapat hidup sehat dan nyaman. Oleh karena itu, kita akan mempercepat komitmen-komitmen kita terhadap target-target pembangunan berkelanjutan, termasuk mencapai tujuan emisi gas rumah kaca bersih. Hal ini melibatkan upaya untuk mengurangi jejak karbon dan air di berbagai produk serta meningkatkan manajemen berkelanjutan dari tanah, air, dan hutan. Selain itu, adopsi bioplastik dalam kehidupan sehari-hari akan dikejar sesegera mungkin.

Target Prioritas 11: Memastikan Ketersediaan Pupuk, Bibit, dan Pestisida secara Langsung ke Petani Swasembada Pangan bergantung pada pencapaian produksi dan produktivitas pangan yang berkelanjutan. Ketersediaan dan akses yang komprehensif terhadap pupuk, benih berkualitas tinggi, dan pestisida sangat memengaruhi produksi dan produktivitas pangan. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban untuk memastikan ketersediaan dan akses langsung pupuk, benih, dan pestisida ke petani. Di sisi lain, petani didorong untuk mengorganisir secara institusional untuk mengakses sumber daya produksi pertanian yang lebih kompetitif dan mendapatkan harga yang lebih baik untuk panen mereka, meningkatkan kemakmuran mereka.

Target Prioritas 12: Memastikan Konstruksi Perumahan Berkualitas, Terjangkau, dengan Sanitasi Baik untuk Komunitas Pedesaan/Perkotaan yang Membutuhkan Akses terhadap perumahan yang layak dan terjangkau adalah hak dasar setiap warga negara. Pembangunan perumahan juga dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi ketimpangan. Pemerintah harus memastikan ketersediaan perumahan berkualitas, terjangkau dengan sanitasi yang baik untuk mereka yang membutuhkannya. Target untuk menjamin pembangunan dan renovasi 25 rumah per desa/kecamatan per tahun akan mencapai dua juta rumah mulai tahun kedua. Di daerah perkotaan, penting untuk memastikan pembangunan 500.000 rumah tapak dan 500.000 rumah vertikal (apartemen terjangkau) yang dikenal sebagai rusunami (apartemen umum dimiliki) dan rusunawa (apartemen umum sewa). Jadi, target untuk menjamin pembangunan/renovasi perumahan mencapai tiga juta unit tempat tinggal di seluruh negeri.

Target Prioritas 13: Melanjutkan Kesetaraan Ekonomi dan Memperkuat UMKM Melalui Program Kredit Usaha dan Pengembangan Modal Nusantara (IKN) serta Kota Mandiri, Inovatif, dan Karakteristik Lainnya Kunci untuk pertumbuhan ekonomi berkualitas adalah distribusi manfaat pertumbuhan ekonomi yang merata dirasakan oleh seluruh segmen masyarakat. Memperluas skala ekonomi dan membangun kerangka kerja institusional bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM), serta kewirausahaan, adalah langkah-langkah krusial dalam distribusi manfaat pertumbuhan ekonomi yang merata. Memperkuat program-program seperti Kredit Usaha Pertanian, Kredit Usaha Peternakan, Kredit Usaha Perikanan, Perkebunan…

Source link