Prabowo Subianto Djojohadikusumo akan dilantik sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia dalam Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat RI yang digelar di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada 20 Oktober 2024. Namun sebelum pelantikan tersebut, Prabowo yang merupakan presiden terpilih sudah mulai mewakili atau mendampingi Presiden ke-7 RI Joko Widodo dalam berbagai agenda pemerintah. Salah satu agenda terbaru adalah peresmian Peluncuran Geoportal One Map Policy 2.0 serta Penyampaian Laporan Hasil Evaluasi Nasional Capaian Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di The St. Regis Hotel Jakarta pada 18 Juli 2024. Dalam acara tersebut, Prabowo kembali menekankan urgensi percepatan pembangunan yang sangat penting untuk masa depan bangsa.
Prabowo optimis dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari sebelumnya. Dia menyatakan bahwa Indonesia memiliki potensi yang besar dan optimis bahwa pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 8%. Namun, Prabowo juga menekankan bahwa ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai kemajuan negara, yaitu efisiensi, tata kelola yang baik, kebijakan yang masuk akal, serta mitigasi terhadap kebocoran dan penyelewengan dalam kebijakan yang tidak menguntungkan kepentingan nasional dan rakyat.
Sebagai seorang profesional dalam industri hulu minyak dan gas bumi, penulis ingin menggali lebih dalam mengenai target pertumbuhan ekonomi 8% dengan fokus pada sektor migas. Tantangan-tantangan yang harus diatasi dalam periode pemerintahan 2024-2029 juga akan disampaikan dalam tulisan ini. Sektor migas memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia, namun juga menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam produksi minyak bumi.
Prabowo, bersama Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden terpilih, memiliki misi untuk memperbaiki tata kelola migas sesuai dengan amanat konstitusi dan meningkatkan aktivitas temuan cadangan sumber energi baru demi ketahanan energi nasional. Namun, untuk mencapai hal tersebut, diperlukan pembaruan regulasi yang sesuai dengan perkembangan industri, seperti revisi UU Migas.
Tantangan lain yang harus dihadapi adalah menarik investasi korporasi migas besar, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Keberhasilan akuisisi PI Shell oleh Pertamina merupakan contoh positif bagaimana kepastian investasi dapat meningkatkan ketertarikan investor. Selain itu, harmonisasi antara kementerian terkait juga menjadi hal penting untuk mendukung perkembangan sektor migas di Indonesia. Dengan kerja sama yang baik antar lembaga dan kementerian, diharapkan target lifting minyak bumi 1 juta barel per hari dapat tercapai dalam periode pemerintahan Prabowo-Gibran dan DPR RI periode 2024-2029.
