Pada Senin, 30 Desember 2024, Badan Penyelenggara (BP) Haji melantik 35 pejabat baru di tingkat eselon II-IV, termasuk unsur aparat penegak hukum, untuk memastikan layanan haji tahun 2026 memiliki tingkat integritas yang lebih tinggi. Kepala BP Haji, Mochammad Irfan Yusuf, menegaskan pentingnya melibatkan multi pihak untuk memastikan pelaksanaan haji sesuai dengan ketentuan undang-undang dan aturan yang berlaku.
Selain memindahkan pejabat sebelumnya dari Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) Kemenag RI, BP Haji juga melibatkan unsur dari Kejaksaan, Kepolisian, Kementerian Hukum, KPK, dan TNI untuk mengawal penyelenggaraan haji dengan lebih baik. Dengan adanya pandangan baru dari pihak luar PHU, diharapkan tugas BP Haji dapat dilengkapi dengan lebih baik.
BP Haji menekankan integritas sebagai syarat utama dalam rekrutmen pejabat, dengan melibatkan mantan penyidik KPK dan individu dari institusi, seperti TNI dan Kejaksaan, untuk memperkuat lembaga tersebut. Melalui keterlibatan berbagai unsur aparat penegak hukum, diharapkan pelayanan haji dapat berjalan sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan presiden yang berlaku.
Proses pelantikan pejabat eselon I masih menunggu keputusan dari Presiden Prabowo Subianto. Pelantikan tersebut juga diwarnai dengan ciri khas unik, dimana seluruh pejabat mengenakan pakaian formal berupa jas dan sarung, sebagai simbol kesederhanaan ala pesantren. Hal ini dilakukan untuk mengingatkan para pejabat bahwa tugas mereka adalah memberikan pelayanan terbaik bagi para tamu Allah SWT.
