Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) disiapkan untuk mendukung transisi energi jangka panjang di Indonesia. Menurut Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), rencana ini merupakan upaya untuk merespons komitmen pemerintah dalam mencapai Net Zero Emission 2060. Wakil Menteri Bappenas, Febrian Alphyanto Ruddyard, menegaskan bahwa pengembangan energi nuklir bukanlah sesuatu yang mudah karena masih banyak ekosistem yang perlu dibangun. Saat ini, pemanfaatan nuklir di Indonesia masih terbatas pada sektor non-energi, namun energi nuklir dianggap sebagai solusi utama dalam mengembangkan energi bersih dengan kapasitas besar dan implementasi cepat.
Namun, dalam pengembangan PLTN, Indonesia masih menghadapi tiga tantangan utama, yaitu posisi nasional dalam pemanfaatan energi nuklir, kesiapan organisasi dalam membangun dan mengelola PLTN, serta pemetaan stakeholder terkait dalam pengembangan teknologi nuklir. Sebagai langkah strategis, Bappenas akan membentuk kelompok kerja yang fokus pada revisi isu kelembagaan terkait pembangunan PLTN. Beberapa strategi akan dilakukan, seperti pembentukan tim percepatan pembangunan PLTN, reformasi regulasi dan kebijakan energi nuklir, serta pembentukan badan pelaksana tenaga nuklir.
Tantangan dalam pembangunan PLTN tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga melibatkan isu sosial dan politik. Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Amich Alhumami, menyatakan bahwa kendala dalam pembangunan PLTN tidak hanya berasal dari aspek teknis, namun juga terkait dengan isu sosial dan politik yang menjadi hambatan. Debat mengenai pembangunan PLTN telah berlangsung selama 20 tahun, namun masih menghadapi berbagai kendala dalam implementasinya.
