Jepang baru-baru ini melakukan pertemuan diplomatik langka dengan pejabat senior pemerintah Taliban yang berkunjung ke negara tersebut. Dalam lawatan yang dilaporkan berlangsung selama satu minggu, beberapa pejabat tinggi Taliban diundang oleh Nippon Foundation, sebuah organisasi nonprofit berbasis di Tokyo. Hal ini menjadi pertemuan pertama antara Jepang dan pemerintah Taliban sejak kelompok tersebut mengambil alih kekuasaan di Afghanistan pada tahun 2021.
Dalam pertemuan tersebut, Toshihide Ando, kepala biro hubungan Timur Tengah dan Afrika di Kementerian Luar Negeri Jepang, bertemu dengan seorang pejabat senior Afghanistan. Ando mendorong Taliban untuk menghormati hak asasi manusia dan mempromosikan proses politik yang inklusif. Pembatasan hak asasi manusia yang diberlakukan oleh Taliban di Afghanistan, termasuk hukuman cambuk dan eksekusi di muka umum serta larangan perempuan mengakses berbagai bidang, disebut oleh PBB sebagai “apartheid gender.”
Meskipun Kementerian Luar Negeri Jepang enggan menyebutkan nama pejabat Taliban yang bertemu dengan Ando, media di Afghanistan menyebutkan bahwa kelompok pejabat yang terlibat dalam lawatan tersebut terdiri dari individu yang terkait dengan pendidikan tinggi dan kebijakan luar negeri. Pemerintah Taliban telah melakukan serangkaian lawatan ke negara-negara tetangga seperti Asia Tengah, Rusia, dan Cina, namun baru-baru ini juga menghadiri konferensi diplomasi di Norwegia pada 2022 dan 2023.
Duta Besar Jepang di Kabul telah dipindahkan ke Qatar setelah pengambilalihan kekuasaan oleh Taliban di Afghanistan pada tahun 2021. Meskipun demikian, Jepang tetap melanjutkan aktivitas diplomatik dan kemanusiaan di Afghanistan. Nippon Foundation, sebagai penyelenggara lawatan tersebut, menyoroti kondisi keras di mana perempuan dan anak-anak di Afghanistan terpaksa tinggal. Mereka berharap Taliban akan mengakui kebutuhan akan bantuan kemanusiaan internasional untuk kelompok rentan di negara tersebut.
