Mahkamah Konstitusi (MK) baru saja mengeluarkan keputusan terkait diskualifikasi Calon Bupati Pesawaran nomor urut 1, Aries Sandi Darma Putra. Padahal, Aries didiskualifikasi karena tidak memenuhi persyaratan terkait ijazah SLTA dalam pencalonannya pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran 2024. MK menyatakan bahwa Aries tidak pernah menyelesaikan pendidikan kelas 3 SMA, sehingga tidak memenuhi syarat untuk mencalonkan diri. Oleh karena itu, MK memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesawaran untuk menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU) tanpa keikutsertaan Aries, sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dibacakan oleh Ketua MK, Suhartoyo.
Aries Sandi Darma Putra lahir di Bandar Lampung pada 7 April 1976, merupakan putra dari mantan Bupati Tulang Bawang dua periode, Abdurachman Sarbini atau Mance. Di dunia politik, Aries mengikuti jejak sang ayah dan pernah menjabat sebagai Bupati Pesawaran pada periode 2010–2015. Pada Pilkada 2024, ia kembali mencalonkan diri dengan dukungan beberapa partai besar, termasuk Partai Golkar, Demokrat, dan PPP.
Aries memiliki riwayat pendidikan yang baik, dengan menyelesaikan pendidikan dasar hingga tingkat sarjana. Setelah menamatkan pendidikan menengah, Aries melanjutkan ke Fakultas Hukum Universitas Saburai dan meraih gelar sarjana pada tahun 2002. Namun, keberhasilan Aries dalam perolehan suara pada Pilkada 2024 mengalahkan Nanda Indira akhirnya dibatalkan oleh MK karena Aries dinyatakan tidak memenuhi syarat ijazah SLTA.
Sidang MK pada 24 Februari 2025 menegaskan diskualifikasi Aries, berkaitan dengan ketidakmemenuhi syarat ijazah SLTA atau sederajat. Dengan demikian, KPU Pesawaran diperintahkan untuk mengadakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sesuai arahan MK. Situasi ini tidak hanya berdampak pada proses Pilkada Pesawaran 2024, namun juga berpotensi mengubah dinamika politik di daerah tersebut. Terdapat berbagai tanggapan dari berbagai pihak, termasuk tim sukses Aries dan pesaing politiknya, yang telah mulai merespons putusan MK.
