Pemerintah Indonesia telah mendirikan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagai langkah percepatan untuk menyelesaikan paradoks yang ada di Indonesia. Negara ini memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, seperti deposit nikel terbesar di dunia dan kehadiran pasar sawit global. Namun, terdapat ketimpangan dan ketidakmerataan yang perlu segera diatasi.
Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan keinginannya untuk mengakhiri paradoks tersebut, dengan fokus pada penguasaan sumber daya alam sesuai dengan mandat Pasal 33 UUD 1945. Dengan berdirinya Danantara, lembaga investasi baru, Indonesia berharap dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alamnya, meningkatkan nilai tambah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang signifikan.
Konsolidasi kekayaan dan kekuatan negara melalui Danantara diharapkan dapat mempercepat pembangunan sektor-sektor strategis, seperti industri hilirisasi nikel dan kobal, pengembangan kecerdasan buatan, serta pembangunan kilang minyak. Dengan aset senilai Rp14 triliun yang dikelola oleh Danantara, Indonesia diharapkan dapat mencapai tujuannya sebagai negara maju dengan kesejahteraan merata pada tahun Emas 2045.
Dengan peluncuran Danantara sebagai bagian dari perayaan ulang tahun ke-80 Indonesia, lembaga ini diharapkan tidak hanya menjadi pengelola investasi, tetapi juga memainkan peran penting dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Hilirisasi sumber daya alam dipandang sebagai kunci untuk mencapai kemajuan yang lebih baik dan mempercepat pembangunan yang signifikan, sebagai upaya Indonesia untuk mengakhiri paradoks yang telah lama menjadi permasalahan negara ini.
