Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, dengan tegas menolak korupsi dan menyatakan bahwa negara berhak menyita aset para koruptor, asalkan dilakukan dengan keadilan. Dalam suatu wawancara eksklusif, Prabowo menegaskan bahwa kerugian negara akibat tindakan korupsi harus dikembalikan, namun juga penting untuk mempertimbangkan keluarga koruptor yang terdampak. Ia menekankan perlunya evaluasi hukum yang adil terhadap aset koruptor sebelum menjabat serta mengatasi dosa yang harus dipikul anak-anak mereka.
Prabowo juga mengungkapkan rasa frustrasinya terhadap para pejabat korup yang dianggapnya merampok secara legal. Menurutnya, tindakan koruptif tersebut sebenarnya menyamar dengan legalitas, membuatnya merasa kesal. Prabowo menekankan perlunya tindakan keras untuk memberikan efek jera yang kuat terhadap koruptor. Ia bahkan telah memerintahkan lembaga penegak hukum untuk mengajukan banding terhadap putusan yang dianggap terlalu ringan dan merusak keadilan.
“Para koruptor berpikir bahwa mereka bisa keluar dari masalah dengan uang, menjalani hukuman penjara beberapa tahun, dan mungkin memberi suap kepada petugas. Itulah pola pikir mereka,” tegas Prabowo. Dengan pendekatan ini, Prabowo berharap dapat memberikan sanksi yang lebih efektif dan membuat koruptor merasa takut.
