Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran memberikan perhatian serius terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mengulas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran tahun 2024. Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK untuk laporan keuangan tersebut kembali diraih oleh Kabupaten Pangandaran, yang merupakan perhatian utama. Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, telah memberikan 12 rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Pangandaran terkait opini WDP tersebut, yang mencakup berbagai aspek penting untuk meningkatkan tata kelola keuangan daerah.
Salah satu poin penting dari rekomendasi tersebut adalah tentang rasionalisasi anggaran dan deteksi risiko fiskal. Pemerintah Kabupaten Pangandaran diwajibkan untuk merasionalisasi anggaran pada tahun 2025 dan juga mengembangkan sistem peringatan dini untuk mendeteksi risiko fiskal. Selain itu, penyusunan roadmap terkait penyehatan fiskal daerah juga menjadi sorotan utama. Semua usaha ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Pemkab Pangandaran dalam pengelolaan keuangan, sehingga opini BPK dapat diperbaiki di masa yang akan datang. Tindakan ini adalah bagian dari komitmen DPRD dalam mendukung upaya perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah.
