Langkah Gubernur DKI Jakarta untuk tidak memberikan promosi jabatan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang masih terlibat dalam bermain judi online (judol) setelah dilakukan pembinaan mendapat dukungan dari Anggota DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana. William menyatakan bahwa tindakan ini dianggap proporsional karena ASN adalah pelayan negara yang seharusnya patuh pada hukum yang berlaku.
Menurut William, penting bagi para ASN untuk menjaga transparansi dalam aliran uang mereka dan apakah rekening mereka terkait dengan aktivitas judi online. Jika ditemukan bahwa seorang ASN terlibat dalam judol, maka mereka harus diberikan sanksi, teguran, dan pembinaan secara tegas.
Pramono Anung Wibowo, Gubernur DKI Jakarta, juga menegaskan bahwa ASN yang masih terlibat dalam judol setelah pembinaan tidak akan menerima promosi jabatan. Pramono meminta pihak terkait, seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), untuk memberikan pembinaan kepada para pelaku judol, termasuk ASN di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
Langkah ini diambil sebagai upaya untuk memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku judi online, namun Pramono juga menekankan bahwa tidak semua pemain judol harus dianggap sebagai pelaku, dan beberapa mungkin menjadi korban dari praktik judol tersebut. Dengan demikian, tindakan ini diharapkan dapat memberikan efek jera kepada para ASN dan menegakkan disiplin serta kepatuhan pada aturan yang berlaku.
