Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Presiden (PCO), mendorong Provinsi Sumatera Utara untuk mempercepat pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dengan mempercepat pembangunan lebih banyak Unit Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Menurut Hasan, salah satu tugas paling mendesak bagi pemerintah adalah merespons permintaan publik yang kuat dan antusiasme terhadap Program MBG, terutama dari komunitas yang belum menerima manfaatnya. “Itulah mengapa kerjasama antara pemerintah pusat, Badan Gizi Nasional (BGN), dan pemimpin daerah sangat penting untuk memastikan bahwa anak-anak sekolah segera dapat menerima makanan bergizi gratis,” tegas Hasan. Dia juga mendorong pemerintah daerah untuk mendukung pengembangan SPPG, terutama di daerah-daerah terpinggirkan, perbatasan, dan terluar (daerah 3T). “Dukungan substansial dari pemerintah daerah diperlukan—baik dalam menentukan lokasi SPPG yang sesuai maupun dalam mendorong upaya pembangunan, terutama di daerah-daerah 3T,” tambahnya. Selain koordinasi pemerintah, Hasan menekankan pentingnya keterlibatan sektor swasta dalam mendukung pengembangan SPPG melalui kemitraan publik-privat. Selama kunjungan yang sama, Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyatakan optimisme bahwa 200 SPPG akan beroperasi di provinsi tersebut dalam waktu dekat. Dia mencatat bahwa pemerintah pusat telah menetapkan target 1.732 SPPG untuk Sumatera Utara. Saat ini, 77 unit telah didirikan, dan jumlahnya diharapkan meningkat secara bertahap. “Dalam dua minggu ke depan, kami berharap jumlah tersebut akan meningkat menjadi 89, dengan 12 unit tambahan siap dan menunggu aktivasi akun virtual mereka. Dalam satu bulan, kami berencana untuk menambahkan 29 unit lagi. Jika melihat progres mingguan, kami yakin Sumatera Utara dapat mencapai target tersebut dalam waktu dekat,” kata Bobby. Dia juga menyatakan bahwa setiap kabupaten dan kota di provinsi diharapkan membangun setidaknya tiga SPPG, sebagai bagian dari kontribusi pemerintah daerah—tidak termasuk yang didirikan oleh mitra swasta. “Target itu berlaku untuk unit yang dibangun oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang dibangun oleh sektor swasta,” tegas Bobby.
Pendeta PCO Mendorong Sumut untuk Mempercepat Infrastruktur Layanan Gizi
