Pemerintah melalui Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Republik Indonesia (PKP RI) Fahri Hamzah berencana untuk menjalankan strategi normalisasi harga tanah guna mendukung pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan harga terjangkau. Menurutnya, harga tanah yang tidak masuk akal merupakan faktor utama penyebab mahalnya harga rumah, bukan karena biaya teknologi atau konstruksi. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengambil langkah untuk mengendalikan harga tanah agar lebih terjangkau. Presiden Prabowo Subianto mendorong penggunaan tanah negara atau konsep sewa jangka panjang dengan harga minimal.
Sebagai contoh, Semen Indonesia Grup berhasil membangun rumah percontohan dengan harga terjangkau sekitar Rp 50 juta dengan biaya konstruksi hanya sebesar Rp 60 juta. Hal ini membuktikan bahwa harga rumah yang tinggi disebabkan oleh harga tanah, bukan biaya bangunan. Kolaborasi antara pemerintah, pengembang, perbankan, dan masyarakat dianggap penting dalam percepatan realisasi program 3 juta rumah. Faktor regulasi juga menjadi kunci penting dalam mendukung program tersebut, meskipun kadang sulit untuk menyinkronkan regulasi terutama dengan pemerintah daerah.
Program 3 juta rumah merupakan salah satu program prioritas Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Melalui program ini, diharapkan 35 persen masyarakat yang masih tinggal di hunian tak layak dapat tersentuh manfaatnya. Pemerintah juga berkomitmen untuk mengalokasikan APBN ke tingkat masyarakat terbawah melalui program-program prioritas yang memberikan manfaat langsung bagi rakyat, seperti makan bergizi gratis, renovasi sekolah, cek kesehatan gratis, dan lainnya. Semua upaya ini bertujuan untuk memberikan kesejahteraan dan manfaat yang nyata kepada rakyat.
