Pimpinan DPR telah merespons kekhawatiran dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan organisasi mahasiswa lainnya. Mereka telah menyampaikan tuntutan mereka kepada pemerintah dan pemerintah setuju untuk bertemu dengan mereka besok. Selama pertemuan ini, DPR menjamin akan melakukan tinjauan komprehensif, termasuk tunjangan dan transparansi institusi sebagai bagian dari agenda “17 + 8”. Pimpinan DPR juga telah mengirim surat kepada Sekretariat Jenderal untuk memerintahkan agar anggota yang dihentikan tidak diberikan fasilitas parlementer, termasuk gaji dan manfaat lainnya. DPR menjelaskan kepada mahasiswa bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang Pencabutan Aset akan dilanjutkan setelah revisi terhadap Kode Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) selesai. RUU KUHAP masih terbuka untuk masukan publik, namun kepemimpinan Komisi III diminta untuk menghormati batas waktu agar RUU KUHAP dapat diselesaikan sebelum akhir sesi ini. Reformasi DPR akan dipimpin oleh Ketua DPR, Puan Maharani, untuk membangun lembaga legislatif yang lebih transparan dan bertanggung jawab. Semua langkah ini merupakan bagian dari tekad bersama seluruh anggota untuk memperbaiki lembaga tersebut berdasarkan pembelajaran dari masa lalu.
Insights from Student Group Meeting with Deputy Speaker Sufmi Dasco Ahmad
