Pada acara International Postgraduate Student Conference (IPGSC) di Universitas Indonesia tanggal 23–24 Oktober 2025, Dr. Sulistyo, Deputi di Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), mengajak para peserta untuk memahami pentingnya ruang siber sebagai medan baru yang sangat berbeda dari domain tradisional seperti darat, laut, maupun udara. Ruang siber, menurut Dr. Sulistyo, adalah ranah global tanpa sekat dan batas pasti, memungkinkan segala aktivitas melampaui geografi dan yurisdiksi mana pun. Tidak ada satu negara atau institusi yang benar-benar mampu mengatur atau menguasai ruang maya ini secara eksklusif, sehingga mengubah total konsep keamanan.
Dalam penjelasannya, Sulistyo menyoroti transformasi ancaman di era digital ini. Ruang siber tidak sekadar penunjang teknologi, tetapi telah menjadi jantung dari pertarungan antarnegara dan aktor non-negara. Ketidakberbatasan ruang maya menempatkan semua negara dalam kondisi rentan. Serangan terhadap infrastruktur internet, penyebaran hoaks, hingga peretasan data pemerintahan kini dapat dilakukan dari mana saja, oleh aktor mana saja, tanpa batasan fisik. Kondisi inilah yang menyebabkan proses identifikasi pelaku, pelacakan, dan penegakan hukum menjadi sangat rumit.
Sulistyo juga menyinggung bagaimana negara harus menyesuaikan konsep kedaulatan di tengah tantangan baru. Negara-negara kini dihadapkan pada pertanyaan besar: bagaimana mempertahankan integritas dan keamanan tanpa teritori nyata di ruang siber? Paradigma lama sudah tidak cukup untuk menjawab permasalahan saat ini. Para pelaku—dari peretas independen hingga kelompok yang disokong negara lain—bisa bebas melintas dan menjalankan aksinya tanpa perlu berpindah secara fisik ke luar garis teritorial.
Ruang siber membentuk lanskap baru keamanan global. Konflik siber sering terjadi tanpa eskalasi terbuka, tanpa unjuk kekuatan konvensional, namun efeknya bisa luar biasa terhadap ekonomi, kestabilan politik, dan tatanan masyarakat. Dalam rivalitas antarnegara besar, siapa yang berhasil menguasai kecanggihan teknologi seperti AI, komputasi kuantum, sampai sistem telekomunikasi generasi terbaru, dialah yang akan memiliki keunggulan di panggung geopolitik modern. Hal ini mengindikasikan bahwa pertarungan strategis masa depan tidak lagi fokus pada penguasaan wilayah fisik, melainkan pada dominasi digital.
Menghadapi tantangan tersebut, Indonesia tidak tinggal diam. Dr. Sulistyo menekankan upaya pemerintah dalam memperkuat diplomasi siber melalui pendekatan politik luar negeri yang bebas aktif demi menjaga kedaulatan digital nasional. Melalui partisipasi di forum internasional seperti ASEAN, PBB, serta kerja sama berbagai negara dan organisasi, Indonesia berkontribusi dalam pembentukan norma global seputar perilaku di ruang siber dan memperkuat langkah-langkah membangun kepercayaan bersama serta kerjasama penanggulangan insiden lintas negara.
Di samping diplomasi, BSSN bersama pemerintah memfokuskan perhatian pada penguatan sistem pertahanan siber dalam negeri yang adaptif dan tangguh. Menurut Dr. Sulistyo, strategi Indonesia difokuskan pada tiga pilar utama. Pertama, peningkatan kapabilitas sistem keamanan digital, termasuk pembaruan teknologi pertahanan siber. Kedua, memperluas kerja sama internasional karena ancaman siber tidak mengenal batas negara, sehingga keamanan kolektif menjadi penting. Ketiga, mempercepat pengembangan talenta SDM siber nasional agar mampu bersaing dan bekerja efektif dalam ekosistem digital yang terus bertransformasi.
Sebagai penutup, Sulistyo mengingatkan bahwa keamanan di ruang siber tidak hanya soal perlindungan negara masing-masing. Dalam dunia digital tanpa batas, keamanan setiap negara akan saling terkait satu sama lain. Komitmen dan kolaborasi menjadi kunci dalam menjaga kedaulatan serta stabilitas di tengah dinamika ruang siber global yang semakin kompleks.
Sumber: Ruang Siber Yang Borderless Mengubah Peta Keamanan Internasional, Ini Sikap Indonesia
Sumber: Ruang Siber Yang Borderless Dan Implikasinya Bagi Keamanan Internasional: Perspektif Indonesia
