Seringkali, wacana reformasi TNI terjebak pada kekhawatiran permukaan saja, yaitu soal kemungkinan kembalinya militer ke ranah sipil. Padahal, bila ditelaah lebih dalam, problematika reformasi TNI lebih dari sekadar ancaman keterlibatan militer dalam urusan sipil, melainkan juga berakar pada struktur institusi dan mekanisme internal yang selama ini jarang dibahas secara luas.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Magister Hubungan Internasional Universitas Indonesia baru-baru ini mengadakan diskusi “Pola Karir dan Profesionalisme Militer” pada 4 Maret 2026. Forum ini menghadirkan pemikiran dari Aditya Batara Gunawan, Beni Sukadis, dan Yudha Kurniawan. Mereka berupaya menggarisbawahi pentingnya tata kelola karier militer yang tidak hanya terfokus pada aspek permukaan saja.
Salah satu wacana menarik yang muncul adalah tentang porsi sipil dan militer di negara demokrasi. Secara teori, terdapat garis batas yang jelas antara tugas militer untuk pertahanan dan tanggung jawab sipil pada keamanan domestik. Namun, di Indonesia, batas ini kerap tampak buram, sehingga meningkatkan risiko erosi profesionalisme TNI jika tidak diawasi dengan ketat.
Dalam praktiknya, pengelolaan promosi perwira TNI menjadi titik rawan. Walaupun seharusnya promosi jabatan adalah urusan internal berdasar prestasi, Aditya Batara menunjukkan kenyataan di lapangan kerap dipengaruhi oleh hubungan personal maupun tekanan politik, terutama dalam era politik yang semakin mengedepankan figur populis.
Dalam diskusi tersebut, Aditya menegaskan bahwa perwira bisa saja mendapat posisi strategis karena kedekatan tertentu dengan elite politik, bukan semata prestasi dan kapasitas. Kondisi ini rentan melemahkan sistem checks and balances serta membuka peluang penyusupan kepentingan eksternal ke tubuh TNI.
Mekanisme penunjukan Panglima TNI yang memerlukan persetujuan DPR semestinya menjadi contoh kontrol sipil, namun, menurut Yudha Kurniawan, proses ini sendiri juga bisa menjadi jalur masuk politisasi TNI. Ia membandingkan aturan ini dengan negara lain, seperti Inggris, yang bahkan memberikan otonomi lebih luas pada militer dan tidak mempersyaratkan persetujuan legislatif dalam penunjukan pimpinan militer. Perbedaan desain hubungan sipil-militer tersebut memperlihatkan bahwa demokrasi dapat mengakomodasi berbagai model, dan Indonesia perlu menemukan formulasi yang ideal bagi dirinya sendiri.
Lebih dalam lagi, Beni Sukadis menyoroti masalah akut surplus perwira akibat tidak seimbangnya rasio jumlah personel dengan struktur jabatan yang tersedia. Hal ini diperparah dengan terbatasnya kapasitas pendidikan militer, promosi jabatan yang tersendat, serta anggaran pertahanan yang belum maksimal. Ketimpangan ini seringkali memaksa TNI memperluas peran dan struktur, sehingga menimbulkan irisan antara wilayah sipil dan militer.
Yudha Kurniawan juga mengingatkan bahwa pembengkakan jumlah perwira tinggi dan minimnya ruang promosi kerap menjadi latar belakang kenapa perluasan peran militer terus terjadi. Fenomena ini semakin kompleks dengan adanya hubungan politik yang kerap menjadi faktor penggerak di balik promosi, bukan murni meritokrasi.
Pembahasan soal rotasi matra dalam kepemimpinan TNI pun menarik untuk dikaji. Rotasi, yang dianggap norma, ternyata tidak mutlak menjadi pedoman. Beni Sukadis menjelaskan, dalam beberapa transisi bahkan terjadi pengangkatan dari matra yang sama. Hal ini membuktikan bahwa kehendak politik nasional kerap kali lebih menentukan ketimbang kebiasaan rotasi antar matra.
Diskusi di atas menjadi sangat relevan dalam konteks menurunnya kualitas demokrasi yang dinilai banyak kalangan tengah melanda Indonesia. Relasi antara sipil dan militer sebenarnya juga berbicara tentang kematangan dunia sipil dalam menjaga batas agar militer tidak ditarik ke pusaran politik.
Idealnya, penataan TNI mengedepankan profesionalisme internal. Kontrol sipil tentu penting, akan tetapi bila terlalu jauh masuk dalam urusan karier TNI, justru dapat mengacaukan sistem dan merusak otonomi institusi militer itu sendiri. Pembelajaran dari beberapa negara demokrasi maju menunjukkan tawaran model, dimana penghargaan atas independensi organisasi militer adalah sesuatu yang mesti diusahakan secara konsisten. Bagi Indonesia, komitmen pada profesionalisme dan meritokrasi di level internal harus berjalan seiring dengan penguatan batas peran sipil-militer, serta pembenahan struktur agar TNI benar-benar bekerja berdasarkan kapasitas dan kebutuhan pertahanan negara, bukan kepentingan politik jangka pendek.
Sumber: Motif Perluasan Peran TNI Ke Sektor Sipil, Struktur Organisasi Dan Karier Perwira Disorot
Sumber: Motif Di Balik Perluasan Peran TNI Ke Sektor Sipil Dan Pembengkakan Struktur Organisasisi
