Tim Hukum Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang juga Sekjen Peradi Bersatu, Ade Darmawan, mendesak pihak berwenang untuk menyelidiki dengan cermat pelaku utama kasus ijazah palsu Presiden Jokowi. Ade meminta agar investigasi segera dilakukan dan pelaku yang mendanai kasus ini harus dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku, bahkan dapat diterapkan pasal TPPU jika perlu. Dia juga mengungkapkan bahwa ada dana yang terlibat dalam kasus ini dan hal ini harus diungkap sepenuhnya.
Selain itu, Ade juga mengonfirmasi bahwa dia telah memenuhi panggilan dari penyidik Subdit Kamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya terkait permohonan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dan kesepakatan Restorative Justice (RJ) yang diajukan oleh tersangka Rismon Hasiholan Sianipar. Rismon sendiri disebut telah menyadari kesalahannya dan berjanji untuk membongkar siapa dalang di balik kasus ini.
Di sisi lain, Polda Metro Jaya mengonfirmasi bahwa salah satu tersangka kasus ijazah palsu Presiden Jokowi, Rismon Hasiholan Sianipar, mengajukan permintaan restorative justice. Proses restoratif ini sedang difasilitasi oleh penyidik dan pihak berwenang. Reaksi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terhadap permintaan maaf dari Rismon kepada Presiden Jokowi juga sangat positif. Gibran menegaskan pentingnya saling memaafkan dan merajut kembali tali persaudaraan, terlebih menjelang bulan Ramadhan. Semua langkah ini diambil untuk menyelesaikan kasus dengan transparan dan adil.
