Aktivitas luar negeri yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto akhir-akhir ini semakin sering menarik atensi masyarakat. Dari kunjungan bilateral sampai menghadiri forum-forum internasional serta bertemu pimpinan negara lain, pemberitaan mengenai berbagai agenda luar negeri Presiden hampir tidak pernah absen dari sorotan media.
Namun, banyak warga yang merespon secara kritis. Di media sosial, pertanyaan seperti “Mengapa Presiden bolak-balik ke luar negeri?” atau “Apa sebenarnya manfaatnya?” sering muncul dan tidak jarang menjadi topik diskusi hangat.
Wajar memang bila muncul pertanyaan seperti itu. Diplomasi memang cenderung tidak kasat mata hasilnya, sehingga publik sulit melihat dampak langsung seperti pada pembangunan infrastruktur atau program bantuan yang dapat dilihat dan dirasakan segera.
Namun demikian, dalam konteks saat ini, pelaksanaan diplomasi justru sangat krusial bagi posisi dan daya tawar Indonesia dalam percaturan global. Perjalanan luar negeri Presiden yang meningkat intensitasnya menandakan bahwa Indonesia tengah berupaya lebih proaktif sebagai pemain di tingkat dunia, di tengah situasi internasional yang penuh tantangan dan ketidakpastian.
Isu ini juga menjadi pokok bahasan dalam forum diskusi IR Youth Talks, yang diadakan oleh Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia di Universitas Indonesia, Depok.
Anggy Pasaribu, jurnalis dan pendiri Story of Anggy yang hadir sebagai moderator, menekankan pentingnya memperkecil jurang antara aktivitas diplomasi yang dilakukan pemerintah dengan pemahaman publik. Menurutnya, masyarakat sebenarnya menyaksikan bahwa diplomasi Indonesia semakin aktif, namun kerap kurang mendapat kejelasan mengenai konteks dan urgensi dari setiap agenda diplomasi tersebut.
“Situasi global belakangan ini memang kompleks—rivalitas antar kekuatan besar, konflik regional seperti di Eropa Timur dan Timur Tengah, serta volatilitas ekonomi dunia semakin terasa di kehidupan sehari-hari, baik harga energi, stabilitas mata uang, maupun kesempatan kerja,” ujar Anggy dalam diskusi itu.
Konsekuensinya tidak hanya berdampak pada negara-negara besar, tetapi juga langsung dirasakan masyarakat Indonesia. Segala perubahan ini dapat mempengaruhi biaya hidup, ketersediaan barang impor, dan masa depan ekonomi nasional.
Lebih lanjut, Brigadir Jenderal TNI Aloysius Nugroho Santoso dari Lemhannas menekankan bahwa tingginya fragmentasi geopolitik membuat Indonesia harus aktif memperkuat jejaring dan menjaga hubungan dengan banyak negara. Dalam momen penuh ketidakpastian, Indonesia memilih pendekatan politik luar negeri bebas aktif secara fleksibel.
Istilah “hedging” pun disinggung, yang berarti menjaga keseimbangan dengan semua pihak tanpa terjebak dalam satu blok tertentu. Broto Wardoyo, Ketua Departemen Hubungan Internasional UI, menjelaskan bahwa kini strategi ini lebih dikembangkan menjadi resilience-based hedging, yang tidak hanya menjaga fleksibilitas eksternal, tapi juga memperkuat ketahanan nasional agar Indonesia siap menghadapi dinamika global.
Partisipasi aktif di forum besar seperti G20, ASEAN, dan BRICS bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari strategi untuk memastikan kepentingan nasional tetap terjaga di tengah kompetisi global yang semakin berat.
Sayangnya, komunikasi strategis ini jarang tersampaikan secara utuh ke publik. Media sering hanya menyoroti sisi permukaan—seperti momen pertemuan atau agenda kunjungan—tanpa menyampaikan makna atau tujuan strategis di baliknya. Akhirnya, publik mudah menganggap diplomasi hanya sebatas protokol dan kegiatan seremonial, bukan bagian dari strategi besar bangsa.
Anggy juga mengkritisi bahwa persoalan utamanya bukan absennya strategi, melainkan kurang berhasilnya strategi itu diterjemahkan ke bahasa yang mudah dicerna masyarakat. Istilah-istilah diplomasi yang elitis dan bersifat birokratis sulit menjangkau cara berpikir masyarakat awam.
Di era digital, narasi dan komunikasi menjadi sangat vital. Informasi yang tidak dikemas dengan narasi yang jelas dan mudah dipahami cenderung tersisih oleh opini-opini viral yang jauh lebih sederhana dan emosional. Oleh karena itu, komunikasi publik harus ditempatkan sebagai bagian inti dari diplomasi, bukan sekedar pelengkap kebijakan luar negeri.
“Pemerintah perlu memastikan ada juru bicara yang mampu memaparkan alasan dan relevansi setiap langkah diplomasi, khususnya kaitannya dengan ekonomi, investasi, keamanan, hingga pengaruhnya pada kehidupan masyarakat sehari-hari,” ujarnya menambahkan.
Keberadaan negara di dunia digital juga harus mengutamakan substansi edukasi, bukan semata viralitas. Narasi bertahan pada permukaan saja atau terlalu defensif hanya akan menimbulkan polarisasi tanpa membangun pemahaman publik.
Pada akhirnya, tantangan terbesar diplomasi Indonesia kini tidak hanya terletak pada ketatnya persaingan antar-negara di dunia. Tantangan sesungguhnya adalah bagaimana meyakinkan dan mengedukasi masyarakat dalam negeri bahwa langkah-langkah diplomasi yang diambil memang penting demi melindungi dan mengamankan masa depan bangsa dalam lingkungan internasional yang penuh ketidakpastian. Diplomasi yang efektif tidak cukup hanya diterima dunia, melainkan juga perlu mendapat pemahaman, dukungan, dan keterlibatan dari rakyatnya sendiri.
Sumber: Diplomasi Indonesia Era Prabowo Perlu Lebih Dekat Dengan Publik
Sumber: Diplomasi Indonesia Di Era Prabowo, Perlunya Membentuk Pemahaman Publik
