Selasa, 14 November 2023 – 08:16 WIB
Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD, mengakui bahwa belakangan ini banyak laporan tentang dugaan kecurangan dalam tahapan Pemilu 2024. Menurutnya, dugaan kecurangan itu bisa benar terjadi atau hanya manipulasi informasi.
“Bisa jadi dugaan kecurangan itu benar terjadi. Tapi bisa juga hanya manipulasi informasi. Bila itu sungguh-sungguh terjadi, mungkin saja itu dilakukan oleh aparat. Tapi bisa juga dilakukan oleh warga sipil biasa,” kata Mahfud MD dalam keterangannya, Selasa, 14 November 2023.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu juga menyebutkan terkait laporan-laporan yang diterima oleh pihaknya. Seperti laporan pemasangan baliho partai politik oleh oknum tertentu. Dan sebaliknya, terjadi penurunan baliho parpol tertentu yang diduga dilakukan oleh aparat.
“Alat peraga sosialisasi capres-cawapres tertentu diturunkan oleh oknum Satpol PP. Ada juga laporan sejumlah oknum polisi yang mendatangi kantor parpol tertentu yang diduga sebagai tindakan intimidasi,” kata dia.
Selain itu, juga ada laporan terkait intimidasi terhadap aktivis dan masyarakat sipil. Mahfud mengatakan, kejadian itu semua dilaporkan terjadi di DKI Jakarta, Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah serta Sumatera Utara. Tidak menutup kemungkinan juga ada di daerah lain.
“Kemudian aktivis dan masyarakat sipil juga melaporkan dugaan intimidasi yang dilakukan aparat terhadap aktivitas kebebasan berekspresi,” ucapnya.
Maka dari itu, Mahfud mengingatkan sekaligus mengajak semua pihak untuk melaksanakan pemilu dengan penuh kejujuran berdasarkan prinsip demokrasi yang berkeadaban.
“Tidak boleh ada kecurangan, tidak boleh ada tekanan-tekanan terhadap kelompok tertentu dan pemihakan kepada kelompok tertentu lainnya,” kata Mahfud.
Ia berharap agar pemilu dimana Pilpres 2024 dan pemilu legislatif yang digelar serentak, dapat menghasilkan pemimpin yang baik serta mengayomi masyarakat.
“Kita berharap pemilu ini menghasilkan pemimpin atau wakil rakyat yang baik dan berkah bagi Indonesia. Sesuatu yang diperoleh secara tidak baik tak akan memberi berkah dan kebaikan, jadi pemilu ini harus berjalan baik,” ucapnya.
Mahfud lantas menegaskan kepada para aparat keamanan baik itu TNI/Polri serta aparat sipil negara (ASN), birokrasi, dan KPU serta Bawaslu, agar bersungguh-sungguh menjaga netralitas supaya pesta demokrasi ini berlangsung sehat, damai, dan bermartabat.
“Harap diingat netralitas aparatur negara khususnya Polri/TNI/ dan aparat sipil negara telah diatur dalam undang-undang yaitu UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu,” jelasnya.
Tak hanya itu, dia juga berpesan kepada para masyarakat yang bergabung dan berafiliasi dalam kontestan pemilu juga harus tertib dan tidak membuat kegaduhan.
“Termasuk memproduksi berita dan informasi hoaks. Sebagaimana pula Presiden Jokowi juga sudah berulang kali mengatakan sikapnya bahwa pemilu akan berlangsung netral. Kita ikuti sikap tegas Presiden ini,” tuturnya.
Halaman Selanjutnya
