Rabu, 29 November 2023 – 17:40 WIB
Jakarta – Pemerintahan Jokowi masih memproyeksikan pembangunan IKN Nusantara sebagai Ibu Kota baru RI dengan alasan untuk pemerataan pembangunan. Program IKN ditolak Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan mengampanyekan Jakarta tetap sebagai Ibu Kota.
Terkait hal itu, peneliti INDEF Nailul Huda, pemindahan Ibu Kota negara tidak serta-merta tentang pemerataan ekonomi. Namun, melainkan merupakan legacy Presiden yang sudah terlanjur terucap dan akhirnya dipaksakan. Menurutnya, tidak ada keuntungan secara ekonomi kecuali dari sektor konstruksi saja.
“Dampak ke PDB (Produk Domestik Bruto) sangat kecil sekali. Pemerataan hanya terjadi di Kalimantan Timur, Utara, dan Selatan. Tidak ada dampak signifikan ke provinsi di Papua dan Maluku. Jadi, unsur pemerataan saya rasa tidak dapat apabila jadi pindah IKN,” kata Nailul dikutip pada Rabu, 29 November 2023.
Nailul menyampaikan anggaran pemindahan sangat terbatas. Sementara, pihak swasta dari investor yang masuk juga sangat minim, hanya sektor properti.
“Yang terjadi adalah kota pemerintahan yang sangat sepi. Saya rasa proyek IKN akan mangkrak seperti Hambalang tapi dalam skala lebih besar,” jelasnya.
Seperti diketahui, PKS menyuarakan Jakarta tetap sebagai Ibu Kota Negara. Sebelum kampanye Pemilu 2024 dimulai, partai dakwah itu kembali menyuarakan penolakan terhadap IKN. Presiden DPP PKS Ahmad Syaikhu menuturkan pihaknya sejak awal menolak pemindahan IKN.
Syaikhu menyampaikan sikap penolakan tersebut dilandasi dengan mendengar aspirasi akademisi dan mayoritas suara publik. Dia bilang dari parlemen DPR, PKS juga sudah gencar menolak penolakan IKN.
“Salah satu rekam jejak PKS di Parlemen yang paling krusial bagi masa depan bangsa, dan akan menjadi salah satu gagasan utama yang akan diperjuangkan PKS pada Pemilu tahun 2024 adalah tentang isu Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN),” tutur Syaikhu.
Menurut dia, PKS sudah mendengarkan aspirasi dari sejumlah tokoh masyarakat, para pakar, akademisi, aktivis lingkungan hidup, hingga masyarakat. PKS pun mengambil sikap untuk menolak disahkannya RUU IKN.
“PKS memandang bahwa Jakarta tetap layak sebagai Ibu Kota Negara,” tutur Syaikhu.
