Sabtu, 2 Desember 2023 – 12:15 WIB
Jakarta – Calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD merespons rencana pengkajian ulang yang akan dilakukan Anies Baswedan jika terpilih menjadi presiden pada 2024 mendatang. Mahfud pun mengaku tak mempermasalahkan hal tersebut jika benar Anies ingin mengkaji IKN.
“Itu DPR yang buat nanti kita lihat perkembangannya. Bagaimana sekarang misalnya Pak Anies sudah mengatakan nanti kita evaluasi lagi ya silahkan aja,” kata Mahfud MD di Kawasan Ancol, Jakarta Utara, dikutip Sabtu, 2 Desember 2023.
Kendati demikian, Mahfud menilai lebih baik pemimpin meneruskan apa yang sudah lama ingin dibangun, dan dapat membuat terobosan baru yang lebih baik lagi untuk kedepannya.
“Kita evaluasi, makanya saya katakan tadi kalau kita meneruskan yang lama asal baik dan mengambil yang baru yang lebih baik lagi kan gitu,” pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, Capres nomor urut satu, Anies Baswedan, tetap berpendapat bahwa pembangunan Ibu Kota Negara, IKN Nusantara di Kalimantan Timur, tidak memberikan pemerataan. Untuk itu, bila menjadi Presiden RI dari hasil Pilpres 2024 ini, Anies akan mengkaji ulang.
Anies mengatakan, dirinya akan mengkaji ulang Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN). Dia berpandangan, Ibu Kota RI tetap di Jakarta.
“Kalau kata undang-undang, hari ini ibu kotanya masih Jakarta, dan menurut undang-undang, nantinya akan pindah ke Nusantara. Betul? Nanti saya lihat, kalau saya terpilih, kita akan kaji ulang itu semua,” ujar Anies Baswedan, kepada wartawan di Bandung, Rabu 29 November 2023.
Anies menilai, pembangunan IKN yang memakan biaya sangat besar tersebut, dilakukan ketika Indonesia masih mengalami ketimpangan. Maka dia lebih memilih untuk membangun daerah tertinggal agar supaya pertumbuhan ekonomi merata.
“Itulah sebabnya kenapa kami melihat lebih penting membangun tempat-tempat yang hari ini tertinggal, supaya mereka punya pertumbuhan ekonomi yang baik, kualitas sumber daya yang baik. Jadi bukan hanya satu tempat,” kata dia.
Menurutnya, pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur itu tidak akan menjadi masalah, asalkan semua pembangunan di Indonesia sudah merata. Sedangkan di Kalimantan, menurutnya yang dibutuhkan adalah membangun transportasi penghubung setiap wilayahnya.
Selain itu, menurutnya lebih baik proyek IKN yang mencapai ratusan triliun rupiah dialokasikan untuk kesejahteraan masyarakat lain. Dengan angka sebesar itu, menurutnya banyak hal yang bisa diperbaiki tanpa harus membangun IKN Nusantara.
“Kami melihat anggarannya yang dibutuhkan untuk membangun tempat itu, Rp 460 sekian triliun itu kalau dipakai untuk mengangkat guru P3K, maka jutaan orang bisa. Kalau itu dipakai untuk membangun puskesmas, kelurahan-kelurahan se Indonesia belum ada bisa dibangun puskesmas. Kalau itu dipakai untuk memperbaiki kesejahteraan, polisi, tentara, serdadu yang mereka kurang, mereka akan mendapat manfaat jauh lebih besar,” jelas Anies.
