SiwinduMedia.com – Dukungan terhadap Sekda Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, MSi semakin kuat untuk mencalonkan menjadi Bupati Kuningan 2024-2029.
Salah satu bentuk dukungan yang diberikan kepada Sekda Dian dari masyarakat adalah dengan dipasangnya banyak spanduk dan baliho bergambar Sekda Dian di berbagai tempat strategis.
Namun, mengingat status Dian sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), tidak sedikit kritik yang datang untuk mengingatkan Sekda. Terlebih lagi, Pj Bupati, Kepala BKPSDM, Kepala Satpol PP, serta Bawaslu dan KPU telah dipanggil beberapa waktu lalu oleh Ketua DPRD Nuzul Rachdy SE terkait netralitas ASN dalam lingkup Pemkab Kuningan menjelang Pilkada 2024.
Berbagai komentar dari berbagai pihak dilontarkan di beberapa media, baik dari pengamat maupun DPRD. Namun, komentar Ketua DPRD Kuningan, Nuzul Rachdy, yang dianggap ‘menyerang’ Sekda, rupanya memancing reaksi dari Partai Golkar yang berencana untuk mengusung Sekda sebagai Calon Bupati Kuningan.
Pengurus DPD Partai Golkar sekaligus Ketua Fraksi Golkar DPRD Kuningan, H. Yudi Budiana, SH, mengungkapkan bahwa pernyataan Ketua DPRD Nuzul Rachdy yang selalu mempersoalkan status ASN Dian Rachmat Yanuar sebagai Sekda selalu dilontarkan secara terus-menerus.
Sementara itu, dari berbagai elemen masyarakat akhir-akhir ini terang-terangan memasang alat peraga dukungan dan usulan agar Dian Rachmat Yanuar maju sebagai Calon Bupati Kuningan pada Pilkada 2024. Selain itu, berita ramai diberitakan bahwa Dian Rachmat Yanuar akan diusung oleh Partai Golkar.
Yudi menegaskan bahwa hingga sekarang, Partai Golkar belum secara resmi menentukan nama atau figur sebagai Calon Bupati/Wakil Bupati untuk Pilkada Kuningan 2024. Hal ini disebabkan karena Partai Golkar masih harus menunggu hasil survei dan mematangkan persiapan lebih lanjut.
Yudi juga mencatat bahwa ada keraguan terhadap tindakan Ketua DPRD yang selalu mempersoalkan Dian Rachmat Yanuar, bahkan masih membulatkan tujuan untuk mempertanyakan Sekda Dian.
Yudi juga mengungkapkan bahwa Dian Rachmat Yanuar telah memberikan klarifikasi kepada KASN atas segala tuduhan yang dilontarkan terhadapnya. Namun, Pimpinan DPRD rupanya masih terus mempertanyakannya dan bahkan mengundang banyak pihak untuk membahas Pilkada Kuningan tahun 2024 tanpa mengundang Dian Rachmat Yanuar yang notabene Ketua Desk Pilkada dan Ketua Satgas Netralitas ASN.
Yudi juga menyatakan bahwa posisi Dian Rachmat Yanuar sebagai Sekda masih harus dihormati, dan pihak Partai Golkar akan terus berusaha mematangkan persiapan untuk Pilkada Kuningan 2024.
