Selasa, 18 Juni 2024 – 13:27 WIB
Jakarta – Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Survei dan Polling Indonesia Igor Dirgantara menilai bahwa wacana pemasangan mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan dan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep dalam Pilkada Jakarta 2024 akan sulit terealisasi karena berpotensi menimbulkan persepsi negatif.
Dia menilai, PSI memiliki rekam jejak yang sering mengkritik kebijakan Anies Baswedan saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Selain itu, ia juga menganggap bahwa arah visi kedua politisi tersebut sulit untuk disamakan.
Menurut Igor, akan sangat sulit untuk menyamakan platform jika Anies dan Kaesang diusung untuk maju bersama dalam Pilgub Jakarta bulan November mendatang, karena mereka memiliki perbedaan pandangan mengenai keberlanjutan atau perubahan.
Selain itu, pemasangan Anies dan Kaesang juga dirasa sulit karena akan rentan terkena serangan berupa ujaran kebencian dengan narasi bahwa pasangan tersebut merupakan kombinasi yang buruk berdasarkan latar belakang keduanya.
Igor juga meyakini bahwa Presiden Joko Widodo akan melarang putranya, Kaesang, untuk berpasangan dengan Anies. Sebaliknya, Presiden cenderung lebih suka jika Kaesang berpasangan dengan Ridwan Kamil, jika mantan Gubernur Jawa Barat itu maju dalam Pilkada Jakarta 2024.
Meskipun demikian, Igor menyatakan bahwa wacana pemasangan Anies dan Kaesang tetap memiliki potensi sisi positif. Menurutnya, kedua kekuatan suara dari dua kubu yang sebelumnya berbeda akan menjadi satu dan lebih kuat melalui pasangan tersebut.
Menurutnya, tokoh yang populer namun memiliki basis pemilih yang berbeda memiliki peluang yang lebih besar. Diperkirakan bahwa Anies dan Kaesang memiliki sumber pemilih yang berbeda, sehingga keduanya dapat saling melengkapi.
Pada 13 Juni, Anies Baswedan resmi mendapatkan dukungan dari DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jakarta untuk maju sebagai bakal calon Gubernur Jakarta dalam Pilkada 2024.
Terkait isu pemasangan dirinya dengan Kaesang Pangarep sebagai bakal calon wakil gubernur, Anies menyatakan bahwa semua warga negara memiliki hak yang sama dan hal ini masih perlu dibahas lebih lanjut. (ant)
