Mengapa Penting untuk Mempisahkan Fungsi Intelijen Domestik dan Luar Negeri?
KBRN, Jakarta: Direktur Eksekutif Lembaga Studi Pertahanan dan Strategis Indonesia (LESPERSSI), Rizal Darma Putra, menegaskan pentingnya memisahkan fungsi strategis antara intelijen dalam negeri dan luar negeri. Menurutnya, pemisahan ini harus dilakukan mengingat kompleksitas ancaman yang dihadapi Indonesia saat ini.
“Pemisahan fungsi intelijen luar negeri dan dalam negeri sangat penting. Begitu pula dengan kewenangan penegakan hukum bagi intelijen dalam negeri,” kata Rizal dalam diskusi terbatas mengenai restrukturisasi Badan Intelijen Negara (BIN) di Kampus Universitas Bakrie, Jakarta, Senin (7/10/2024).
Ia juga menyoroti potensi penyalahgunaan kekuasaan yang dapat terjadi di berbagai sektor, termasuk di BIN, karena tidak adanya otoritas yang memiliki wewenang jelas untuk menyelidiki operasi BIN. Rizal juga menambahkan bahwa struktur kelembagaan BIN masih didominasi oleh elemen militer, yang terlalu erat kaitannya dengan konflik kepentingan politik.
“Rekrutmen sebaiknya dilakukan secara silent recruitment. Tidak hanya didominasi oleh lulusan Sekolah Tinggi Intelijen Negara,” ujarnya.
Di samping itu, aspek pengawasan menjadi salah satu isu penting dalam diskusi ini. Rizal menekankan bahwa tantangan pengawasan terhadap lembaga intelijen, khususnya BIN, sangat kompleks.
“Ada tiga bentuk pengawasan yang penting dilakukan terhadap intelijen, yaitu pengawasan anggaran, operasi, dan regulasi. Namun, di banyak negara, pengawasan terhadap lembaga intelijen selalu mengalami kesulitan,” ucapnya.
Sementara itu, peneliti BRIN, Muhammad Haripin, menekankan pentingnya penguatan BIN sebagai koordinator intelijen nasional, sesuai dengan Undang-Undang Intelijen. Namun, ia menyatakan bahwa dalam praktiknya, fungsi BIN sebagai koordinator belum optimal.
“Ada ego sektoral di antara lembaga-lembaga yang memiliki fungsi intelijen. Penguatan dan penegasan peran BIN sebagai koordinator intelijen sangat penting untuk mengatasi masalah ini,” katanya.
Terkait pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), Haripin menilai bahwa proses rekrutmen dan pendidikan intelijen di Indonesia telah mengalami kemajuan yang signifikan. Namun, ia juga menyoroti bahwa pola pendidikan ideal untuk para intelijen masih perlu diformulasikan lebih baik, terutama untuk menghindari politisasi di dalam BIN.
“Pengawasan yang baik harus mampu meminimalisir konflik kepentingan dan memperkuat akuntabilitas anggaran BIN,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Riset Indo Pacific Strategic Intelligence, Aisha Kusumasomantri, menekankan perlunya penguatan intelijen luar negeri, terutama dalam menghadapi ancaman kompleks dari luar, seperti destabilisasi politik yang dapat mempengaruhi keamanan nasional.
Ia juga mengkritisi pergeseran BIN yang awalnya lebih banyak diisi oleh kalangan sipil, namun kini didominasi oleh TNI dan Polri. “Intelijen luar negeri harus diperkuat lebih lanjut, karena ancaman eksternal semakin nyata,” ucapnya.
“Dari sembilan deputi di BIN, hanya satu yang berorientasi ke luar, sementara yang lain cenderung ke dalam. Padahal, ancaman yang dihadapi lebih banyak dari luar,” katanya.
Sementara itu, Co-Founder ISDS, Erik Purnama, menambahkan bahwa struktur di BIN saat ini banyak diisi oleh personel militer yang karier mereka sudah stagnan, dan bukan merupakan produk terbaik dari ABRI. Ia juga menyoroti adanya politisasi dalam proses rekrutmen di Sekolah Tinggi Intelijen Negara yang berdampak pada kualitas SDM di BIN.
“Dibutuhkan penguatan dalam hal SDM, kelembagaan, dan sistem koordinasi untuk menghadapi tantangan yang ada,” ucapnya.
Selain itu, Ketua Program Studi Ilmu Politik Universitas Bakrie, Aditya Batara Gunawan, menilai pentingnya perubahan orientasi untuk lebih fokus pada ancaman eksternal dan penguatan peran sipil dalam intelijen.
Harapannya, diskusi ini dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan pemikiran terkait restrukturisasi dan penguatan lembaga intelijen di Indonesia. Selain itu, diskusi ini juga merupakan satu langkah dalam mengembangkan kajian intelijen di Program Studi Ilmu Politik Universitas Bakrie.
Sumber: https://rri.co.id/lain-lain/1030792/pakar-nilai-penting-pemisahan-fungsi-intelijen
