Minggu, 19 November 2023 – 20:04 WIB
Jakarta – Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Nusron Wahid merespons pernyataan calon presiden Ganjar Pranowo yang menyatakan bahwa penegakan hukum di masa Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai buruk. Menurutnya, Ganjar seharusnya menanyakan hal tersebut kepada pasangannya, yaitu Mahfud MD.
“Sebaiknya Mas Ganjar menyampaikan itu kepada Pak Mahfud MD,” kata Nusron di Indonesia Arena, GBK, Senayan Minggu, 19 November 2023.
Nusron menilai, hal itu perlu ditanyakan kepada Mahfud, karena Mahfud merupakan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). “Ya, Menko Polhukam yang paling bertanggung jawab tentang penegakan hukum adalah Pak Mahfud MD,” terangnya.
Sebelumnya, calon presiden (capres) Ganjar Pranowo menyebut bahwa penegakan hukum di masa pemerintahan Jokowi mendapat nilai rendah. Capres nomor urut tiga itu memberi nilai 5 dari skala 1 sampai 10. Artinya penegakan hukum, pemberantasan korupsi, penegakan hak asasi manusia (HAM), dan demokrasi mengalami penurunan drastis.
“Kalau terkait itu (penegakan hukum), jeblok. Poinnya 5 (artinya dari 1-10),” kata Ganjar.
Menurut dia, penegakan hukum di Indonesia berada di angka 7 hingga 8 sebelum jelang tahapan pemilu 2024 di Indonesia.
Namun, menurut Ganjar, nilai ini kemudian menurun setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden. Dari situ, katanya, muncul persepsi buruk di masyarakat yang seolah-olah ketegasan itu tidak ada lagi.
“Melihat dengan kasus di MK yang kemarin itu menjadi jeblok. Karena dengan kejadian itu, persepsi publik hari ini jadi berbeda. Yang kemarin kelihatan tegas, hari ini dengan kejadian-kejadian terakhir jadi tidak demikian. Maka niainya jeblok,” ungkap Ganjar.
Mantan Gubernur Jawa Tengah ini mengungkapkan, bahwa faktor penurunan penegakan hukum di Indonesia itu disebabkan oleh banyaknya intervensi dan rekayasa yang dilakukan para pemangku kebijakan. Dari situ, publik pun bisa menilai bahwa masa pemerintahan Jokowi di akhir-akhir ini sudah buruk.
“Bisa kita lihat kalau faktor yang membuatnya turun adalah adanya rekayasa dan intervensi,” kata Ganjar.
