Rabu, 24 Januari 2024 – 23:16 WIB
Jakarta – Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari menyoroti pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyatakan bahwa seorang presiden diizinkan untuk berkampanye dan memihak kepada salah satu pasangan calon (paslon) dalam Pilpres 2024.
Dia menganggap pernyataan Jokowi dapat merusak etika bernegara. Menurutnya, pernyataan tersebut jelas menunjukkan dukungan Jokowi terhadap pasangan calon presiden-wakil presiden 02 Prabowo-Gibran.
“Tapi problematikanya bukan problem normatif peraturan perundang-undangan, problemnya adalah kerusakan etika dan moral karena presiden, satu akan mendukung anaknya,” ujar Feri pada Rabu, 24 Januari 2024.
Dia menjelaskan tindakan Jokowi dapat merusak sistem kepartaian. Seharusnya seorang presiden seharusnya mendukung calon yang diajukan partainya. Namun faktanya, Jokowi justru mendukung calon presiden yang diusung oleh partai lain.
Feri melihat sampai saat ini Jokowi tidak menjalankan nilai-nilai moral bernegara. Pengajar Fakultas Hukum Universitas Andalas itu menerangkan, terdapat aturan hukum yang melarang pejabat negara menunjukkan keberpihakannya terhadap peserta pilpres. Hal itu diatur dalam Pasal 282 dan 283 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Adapun Pasal 282 berbunyi Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa kampanye. Selain Pasal 283 Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.
Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
Meski begitu, Feri mengaku jika ketentuan itu bisa gugur jika mereka cuti dari jabatannya dan tidak menggunakan fasilitas negara. Sebab, hal itu tertuang dalam aturan dalam Pasal 281. Menurut ketentuan dimaksud, kata Feri kesannya Jokowi tidak melanggar aturan.
“Namun semua keberpihakan Jokowi itu berbenturan dengan etika berpolitik dan bernegara,” pungkas Feri Amsari.
